Demokrat: Orang-orang dalam masalah, makanan dan pendidikan ingin dikenai pajak

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan, pihaknya menentang niat pemerintah untuk mengenakan pajak pertambahan nilai (PPN) atas pasokan sembako dan layanan pendidikan.

Ia mengaku kaget dengan wacana yang bergulir di masyarakat di tengah kondisi mengenaskan akibat pandemi Covid-19.

“Masyarakat membutuhkan, kebutuhan dasar dan pendidikan ingin dikenakan pajak.

Partai Demokrat menolak keras rencana pemerintah ini,” kata Herzaky dalam keterangannya, Jumat (11 Juni 2021).

Baca Juga: Wacana PPN Pelayanan Pendidikan Dianggap Berlawanan Dengan Cita-cita Bangsa

Ia juga menyinggung tentang bagaimana memimpin yang harus dibarengi dengan logika dan makna. Namun karena wacana tersebut, pemerintah tidak memikirkan logika atau selera.

“Kepemimpinan itu selera, bukan logika saja. Niat pemerintah untuk memajaki kebutuhan dasar dan pendidikan bukan hanya logis tapi sia-sia,” katanya.

Herzaky memperkirakan saat ini, karena kesulitan di tengah pandemi

, masyarakat membutuhkan makanan dan bantuan.

Dapatkan informasi, inspirasi, dan wawasan di email Anda.
email pendaftaran

Sehingga jika wacana menaikkan pajak untuk kebutuhan dasar dan pendidikan terus berlanjut, rasa keadilan masyarakat akan tercabik-cabik.

“Membungkus kata-kata manis tetap tidak membenarkan kebijakan yang merusak rasa keadilan masyarakat,” katanya.

Baca Juga: Wakil Ketua DPR Sebut Beberapa Anggota Dewan Keberatan Rencana Pajak Pangan

Di masa lalu, masyarakat dipenuhi dengan informasi tentang pemungutan PPN

atas kebutuhan dasar.

Informasi itu terungkap melalui bocoran RUU Perubahan Kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Rezim PPN sebelumnya diubah dengan UU Cipta Kerja, yang menggantikan sejumlah ketentuan UU 8/1983 tentang PPN.

Undang-undang penciptaan lapangan kerja menetapkan bahwa perubahan Pasal 4A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 akan tetap mengecualikan “barang-barang pokok yang sangat dibutuhkan rakyat” dari PPN.

Baca Juga: Pimpinan MPR Ungkap Rencana Pemerintah Untuk Pajak Pangan Pokok Dan Pelayanan Pendidikan Tidak Sesuai Pancasila

Namun, Pasal 44E perubahan kelima Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 mencabut pembebasan PPN untuk kebutuhan pokok.

Sementara itu, jasa pendidikan juga termasuk dalam daftar jasa yang akan dikenakan PPN, sebagaimana tercantum dalam rancangan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).

LIHAT JUGA :

pcpm35rekrutmenbi.id
indi4.id
connectindonesia.id